DPR Kritik Program 3 Juta Rumah: Peta Jalan Dinilai Kabur dan Menyulitkan Rakyat
Jakarta, 22 Mei 2025 — Program ambisius pemerintah untuk membangun 3 juta rumah dalam waktu singkat menuai kritik tajam dari anggota Komisi V DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, sejumlah anggota dewan mempertanyakan kejelasan peta jalan (roadmap) yang disampaikan pemerintah dan menilai program ini justru berpotensi menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses hunian layak.
Peta Jalan Dinilai Tidak Matang
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menyampaikan bahwa roadmap yang dipresentasikan belum menyentuh persoalan krusial seperti skema pembiayaan, ketersediaan lahan, dan distribusi pembangunan. Ia menilai bahwa alih-alih mempermudah masyarakat, program ini justru berpotensi menciptakan harapan palsu karena tidak disertai dengan perencanaan yang matang.
"Jangan sampai janji 3 juta rumah ini malah menyesatkan rakyat karena tidak ada implementasi nyata di lapangan," ujar Yanuar.
Menteri Siap Direshuffle
Menanggapi kritik yang dilontarkan, Menteri Maruarar Sirait menyatakan kesiapannya untuk dicopot dari jabatan jika gagal menjalankan amanah tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya melaksanakan program berdasarkan visi Presiden dan tidak membawa agenda pribadi.
“Saya siap di-reshuffle kalau memang tidak bisa mewujudkan target 3 juta rumah ini,” tegas Maruarar.
Menurut penjelasannya, target 3 juta rumah dibagi menjadi dua: 2 juta unit akan ditangani langsung oleh dirinya, sedangkan 1 juta lainnya akan dilaksanakan melalui skema kerja sama dan investasi luar negeri oleh Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.
Pengembang Juga Meragukan
Tak hanya DPR, para pengembang properti pun ikut bersuara. Real Estat Indonesia (REI) menyatakan bahwa roadmap yang dipresentasikan masih terlalu kabur dan belum menyentuh kebutuhan teknis di lapangan. Mereka meminta agar pemerintah segera memberikan peta jalan yang konkret agar sektor swasta bisa mendukung realisasi program dengan tepat sasaran.
“Kami seperti berjalan dalam gelap karena tidak ada kejelasan. Ini membuat kami kesulitan menyusun strategi pembangunan,” ungkap salah satu perwakilan REI.
Desakan untuk Libatkan Satgas Perumahan
DPR juga mendesak agar Tim Satuan Tugas Perumahan yang diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo segera diundang ke parlemen untuk memberikan pemaparan secara lebih teknis dan rinci. Hal ini dinilai penting agar program tidak hanya menjadi narasi politik, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi krisis perumahan yang dihadapi rakyat.
Mencari rumah, gedung, atau tanah berkualitas di wilayah Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Depok, dan sekitarnya?
Atau rumah Anda belum laku terjual? Tidak perlu bingung!
Semua proses jual-beli jadi mudah hanya di MakelaRumah.
Kunjungi website kami di
Sumber gambar : https://images.app.goo.gl/3CBYqRTDEzwbLn9H7
